Ketua Dprd Dki Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

Tempat/tgl. lahir: Kudus, 13 Mei 1962 Agama: Islam Istri: Novie Muniarsari

Alamat: Jl. Nasir 16, RT. 005/006, Grogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Pengalaman organisasi:

H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H. (lahir 13 Mei 1962) adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebelum menjabat ketua, ia telah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sejak 2013, menggantikan Maringan Pangaribuan yang mengundurkan diri.[1]

Indonesian politician (born 1962)

Prasetyo Edi Marsudi (born 13 May 1962) is an Indonesian politician from PDI-P who is currently speaker of the Jakarta Regional People's Representative Council.

First entering the council in 2013 as a replacement, he was elected in the 2014 election and was appointed as speaker. Participating in the campaign team of both Joko Widodo and Basuki Tjahaja Purnama in the 2012 and 2017 gubernatorial elections, he has been investigated for allegations of bribery and fraud.

He was born in Kudus, Central Java on 13 May 1962.[1] According to Prasetyo, he was a drug user in his youth.[2]

Among other jobs he held before entering politics, he had worked as general manager for a cafe in Sudirman Central Business District.[3] He was also part of Joko Widodo's successful campaign team in the 2012 gubernatorial election.[4]

He was appointed by his party to the Jakarta DPRD on 21 June 2013, replacing other members who moved to Nasdem.[5] In the 2014 election, he managed to gain a seat from the first electoral district.[6] With his party PDI-P winning the most votes in the city's election, he was appointed as speaker and was voted in on 16 September 2014, officially becoming speaker on 26 September.[7][8]

In 2015, he requested tighter monitoring on convenience stores selling alcohol to underage buyers.[9] In the same year, during a budget dispute between new governor Basuki Tjahaja Purnama (or Ahok) and the city council, he got sick, according to himself due to being too involved in the issue. Ahok called him "too good-hearted", while Prasetyo asked for Ahok to communicate better with the councilors.[10][11]

He was investigated in 2016 by the Corruption Eradication Commission for suspicions of involvement in a bribery scandal regarding reclamation in the Bay of Jakarta, where he was accused of acting as middlemen between the source and other councilors.[12] Later, he led the campaign team for incumbent Basuki Tjahaja Purnama in the 2017 gubernatorial election, though Basuki lost.[13] When Basuki was arrested for religious blasphemy, he expressed his surprise, stating that "Ahok wasn't a recidivist, he's an honest leader."[14] Prasetyo also supported an increase in salaries for the city's councillors.[15]

As the governor changed to Anies Baswedan, Prasetyo attacked the new governor on his handling of Tanah Abang, calling Baswedan's policy of closing the streets to allow vendors a "bad example".[16] He also criticized then-deputy governor Sandiaga Uno's decision to sell stakes in a beer company owned by the provincial government without first bringing it up to the council.[17]

In May 2018, he was investigated on allegations of fraud committed in 2014. He was accused by a former provincial secretary of Riau of having claimed to be able to position the secretary as acting governor of the province (when the governor was removed on corruption charges) and demanded a payment of Rp 3.25 billion, but did not deliver on his promises when paid.[18]

Following the 2019 legislative elections, Prasetyo was reelected to the council and retained his speaker seat.[19] He ran for a seat in the national legislature in the 2024 election in the Jakarta II district, but failed to win a seat after winning 31,478 votes.[20]

Prasetyo is a fan of off-road racing, owning multiple jeeps since the 1980s, and in an interview stated that he trains twice a month.[21][22] He is married to Novie Muniarsari and has four children.[1]

- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Prasetio Edi Marsudi menjadi Ketua

periode 2019-2024. Dokumen admnistrasi akan segera dikirim ke Sekretaris Dewan hari ini.

"Iya betul. Dokumennya hari ini akan kami kirim ke Setwan," kata Ketua Fraksi PDIP

Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (2/10/2019).

Gembong menuturkan penunjukkan tercantum dalam surat Nomor 737/IN/DPP/X/2019 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD DKI Jakarta. Surat tersebut Megawati di Jakarta pada Selasa (1/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat ini akan diumumkan di paripurna mengenai calon Ketua DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan," imbuhnya.

Gembong mengatakan semua kader PDIP akan tunduk terhadap keputusan itu. Pihak Fraksi sendiri akan solid mendukung Prasetio di DPRD DKI Jakarta.

"Semua pihak dan kader partai harus tunduk pada keputusan itu. Untuk mengamankan dan membantu kinerjanya kader yang telah ditunjuk," kata dia.

Prasetio sebelumnya sudah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif rencananya akan diselenggarakan dalam rapat paripurna pada Kamis (3/10).

[Gambas:Video 20detik]

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H. (lahir 13 Mei 1962) adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebelum menjabat ketua, ia telah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sejak 2013, menggantikan Maringan Pangaribuan yang mengundurkan diri.[1]

Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Prasetyo Edi Marsudi menaruh sejumlah harapan kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024 - 2029 yang telah dilantik, Senin (26/8).

”Mudah - mudahan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024 - 2029 mengetahui seputar pembahasan anggaran dan berbagai permasalahan yang terjadi di Jakarta," ujar Prasetyo Edi Marsudi, Senin (26/8).

Ia mengungkapkan, Jakarta tidak lagi berstatus ibukota negara, namun tetap menjadi bagian dari perekonomian nasional.

"Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024 - 2029 dapat melaksanakan tiga fungsi dengan sebaik - baiknya," ungkapnya.

Ia juga meminta prinsip keterbukaan tetap diterapkan pada masa kepemimpinan DPRD DKI 2024 - 2029.

"Selama 10 tahun kepemimpinan saya di DPRD DKI Jakarta, agenda pembahasan anggaran bersama eksekutif dilaksanakan secara terbuka dapat dipertahankan," pintanya.

Ia menambahkan, ada dua permasalahan besar di Jakarta yang harus diselesaikan yakni banjir dan kemacetan.

"Permasalahan banjir dan kemacetan di Jakarta dapat diselesaikan dengan adanya satu pemikiran yang sama dalam menyusun program bersama. S ehingga Jakarta sebagai Kota Global dapat terwujud," tandasnya.